by

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia laporkan Menko Perekonomian ke Polisi

Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) bersama Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Jakarta Raya melaporkan Menko Perekonomian Ke Polda Metro Jaya.

“Hari ini kami barusan ke Sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu Polda Metro Jaya melaporkan Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto atas pernyataannya dipublik yang mengatakan aksi demo dibiayai pihak tertentu, Laporan kami ditolak oleh SPKT Polda Metro Jaya.” Ujar Gurun Arisastra, Direktur LBH PB SEMMI saat dimintai keterangan oleh Wartawan (14/10/2020)

Gurun juga menambahkan Laporan Polisi ditolak oleh Pihak Polda Metro Jaya karena beberapa alasan

“Kami sangat menyayangkan Laporan Polisi kami ditolak, alasan pertama harus meminta keterangan resmi tertulis dari media yang publikasikan pernyataan Airlangga hartarto, Alasan kedua pernyataan Bapak Airlangga Hartarto tidak menyebutkan subjeknya siapa, jadi delik pencemaran nama baik melalui Informasi Transaksi Elektronik dan ujaran kebencian dianggap tidak masuk menurut Tim Cyber Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, sempat terjadi argumentasi yang alot dengan kami tadi diruangan, masa tidak masuk deliknya, pernyataan Bapak Menko Perekonomian ini berbahaya, pernyataan komulatif membuat cara pandang penilaian menjadi menyeluruh.” Ujar Gurun Arisastra, S.H.

“Tadi kami ajukan ke SPKT, Dalam kajian akademis Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diduga melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Jo Pasal 310 Ayat (1) KUHP, delik pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.” Tambah Gurun Arisastra.

Lebih lanjut Gurun menegaskan organisasinya melaporkan Airlangga Hartarto sebagai sikap membantah dan agar tidak terjadi pembenaran dimasyarakat.

“Kami melakukan hal ini karena kami tidak setuju dengan pernyataan Bapak Menko Perekonomian, organisasi kami bergerak kemarin aksi tanggal 08 oktober 2020 merupakan panggilan moral, tidak dibiayai, tidak ditunggangi, ini sikap kami secara akademis dan secara hukum, serta pengajuan laporan polisi kami lakukan agar pernyataan Bapak Menko Perekonomian tidak menjadi pembenaran dimasyarakat, berbahaya jika kami diam.” Tegas Gurun Arisastra, S.H.

Gurun juga menyampaikan pernyataan Airlangga Hartarto tidak menyurutkan semangat organisasinya untuk demo kembali.

“Pernyataan Bapak Airlangga Hartarto, tidak menyurutkan semangat organisasi kami menyampaikan pendapat dimuka umum, demi kepentingan rakyat, kami tetap akan kritik jika ada kekeliruan dari negara, kami akan aksi penyampaian pendapat di Kantor Menko Perekonomian dan Istana Negara.” Tambah Gurun.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto pada Hari Kamis Tanggal 08 Oktober 2020 menyatakan aksi demo dibiayai pihak tertentu dalam siaran langsung pers.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo.”

News Feed