by

PB SEMMI : Azis Syamsuddin Tolak Tanda tangani Izin Rapat dengar Pendapat bahas kasus Djoko Tjandra Sepertinya ada yang Masuk Angin

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyoroti tindakan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menolak menandatangani surat izin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) dan Dirjen Imigrasi perihal kasus Djoko Tjandra yang telah menyita atensi publik.

“Penolakan RDP membahas kasus Djoko Tjandra membuat masyrakat bingung akan kepastian proses hukum skandal Djoko Tjandra,” ujar Ketua bidang pemuda dan olahraga PB SEMMI, Silmi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurutnya, dengan penolakan dari Azis Syamsuddin, maka wajar jika masyarakat patut menduga Azis Syamsuddin ‘masuk angin’.

Silmi mengatakan jangan sampai penolakan RDP ini ditengarai ada unsur jika Azis Syamsuddin ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ini.

Memang, lanjut Silmi, alasan Aziz Syamsuddin tidak menandatangani persetujuan adanya RDP Komisi III dengan gabungan aparat penegak hukum adalah benar secara normatif karena melanggar tata tertib DPR.

“Karena dalam Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I Tata Tertib (Tatib) DPR dinyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja. Hanya saja, secara faktual tidak bisa dijadikan alasan, karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam katagori urgent” jelasnya.

Ia menambahkan jika yang terjadi selama ini adalah DPR pun telah melakukan beberapa rapat dalam masa reses. Bahkan, urainya, beberapa rapat malah terjadi di tahun 2020 ini. Misalnya, pembahasan tahapan pilkada antara Komisi II dengan Mendagri, dan penyelenggara pemilu, termasuk membahas Perppu No 2 Tahun 2020.

“Karena menurut kami ada yang janggal untuk RDP masalah kasus Djoko Tjandra ini, untuk itu PB SEMMI akan melakukan aksi didepan DPR RI dan KPK guna menelusuri dugaan yang membantu Djoko Tjandra ke Indonesia selain dari intitusi polri, yang sudah ketahuan apakah ada unsur dpr didalamnya juga terlibat, untuk itu ini harus kita kupas tuntas demi penegakan hukum di Indonesia” tutup Silmi.

News Feed