by

Kemensos RI & PT. Pos Indonesia Terancam Dilaporkan Ke Ombudsman RI Karena Melanggar PSBB Ditengah Pandemi Covid19

-Berita SI-1,179 views

Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Pusat mengecam tindakan menteri sosial Juliari Batubara karena telah melanggar aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), maklumat kapolri dan sejumlah aturan lainnya, yang melarang melakukan pengumpulan orang lebih dari lima untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

“Tindakan menteri sosial telah menurunkan marwah presiden RI dan negara. Ditengah pandemi Covid-19, presiden Joko Widodo bekerja keras dan membuat sejumlah aturan demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19, menteri sosial malah membahayakan masyarakat karena membuat kegiatan yang bersifat mengudang kerumunan orang. Hal ini tentu harus ditindak tegas dan menteri sosial harus dicopot segera dari jabatannya,” tegas Ketua Umum SEMMI Jakarta Pusat, Senanatha, di Jakarta, Jum’at (24/4).

Menurut Senanatha, seharusnya menteri sosial bisa menjaga marwah presiden RI dan mengikuti seluruh aturan yang ada demi menyetop penyebaran pandemi Covid-19, serta menjadi menteri yang paling dekat dengan masyarakat, karena sebagai leading sektor pengelola sosial sefty net atau jaringan pengaman sosial negara dimasa sulit seperti saat ini.

“Bukan membantu presiden, tindakan menteri sosial malah menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi – Maruf. Tindakan ini bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang melanggar aturan yang dibuat nya sendiri. Untuk itu, presiden RI Joko Widodo harus segera mencopot menteri sosial demi menyelamatkan nama pemerintahan dan masyarakat Indonesia dari pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Sena panggilan mahasiswa Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) melanjutkan atas kesalahan yang dilakukan oleh kementerian sosial dan PT. Pos Indonesia, organisasinya akan melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya untuk di proses secara hukum yang berlaku dan Ombudsman RI karena diduga melaksanakan kegiatan yang bersifat maladministrasi.

“Kami akan membuat laporan terkait perbuatan beresiko tinggi yang dilakukan oleh kedua instansi negara tersebut dalam waktu dekat ini. Besar harapan kami aparat kepolisian dapat memproses nya secara profesional dan transparan,” tutup Sena.

News Feed