Kasus Baiq Nuril Maknun, Ibu Rumah Tangga asal Mataram, masih terus menjadi perhatian bagi Lembaga maupun Penggiat Keadilan Perempuan. Eksekusi yang justru dijatuhkan kepada korban pelecehan seksual telah merusak arti keadilan.

Mantan pegawai Honorer salah satu SMA di Nusa Tenggara Barat itu mengalami tindak asusila oleh Kepala Sekolah (Kepsek) tempatnya bekerja dulu. Untuk mencari perlindungan setelah sekian kali mengalami perlakuan tak baik, akhirnya Nuril merekam percakapan pelecehan yang dilakukan oleh Kepsek SMA 7 Mataram, Muslim. Bukan keadilan yang didapat, namun justru Nuril dianggap sebagai pelanggar UU ITE atas ajuan banding oleh Jaksa ke Mahkamah Agung (MK).

Tanpa bukti kesalahan sebagaimana yang dituduhkan ke Nuril, kasus ini terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan ia sempat ditahan pada Maret 2017 sebelum Pengadilan Negeri Mataram memutuskan bahwa Nuril murni adalah korban. Namun sangat disayangkan MK membatalkan keputusan itu lantaran menerima permohonan kasasi penuntut dari pihak Kepsek. Lantas tiba-tiba kejaksaan negeri Mataram memutarbalikan fakta dan menyatakan Nuril terbukti bersalah. Tentu sangat mungkin adanya intervensi untuk melemahkan kekuasaan Yudikatif dalam menangani kasus tersebut.

Kasus yang berbuntut tuduhan tindakan pidana ITE ini tidak hanya merugikan Nuril sebagai korban pecehan seksual tetapi juga menciderai nilai dan perjuangan keadilan gender. Lantaran adanya ancaman pidana penjara enam bulan kurungan dan denda Rp 500 juta kepada perempuan yang seharusnya mendapatkan hak perlindungan dari Negara. Tidak sebanding dengan nasib pelaku pelecehan seksual yang tengah menikmati jabatan baru sebagai Kepala Bidang di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram.

Hal ini menujukkan RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai payung perlindungan harus segera disahkan dan terlaksana. Organisasi keperempuanan, Wanita Perisai mengecam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan keadilan serta mendukung pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.
“Kami sebagai organisasi khusus perempuan, yang dijelasakan oleh Ketua bidang Internal PP Wanita Perisai yaitu Ayu siti fatimah sangat mengecam atas keputusan MK yang tidak berkeadilan, karena ibu baiq nuril berasal dari rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan maka keadilan seolah tidak berpihak kepada kaum2 seperti ibu baiq nuril, maka sudah sepatutnya UU penghapusan kekerasan terhadap perempuan di sahkan, dan kami berharap kepada kawan2 organisasi lintas perjuangan agar tetap konsisten mengawal Ruu penghapusan kekerasan terhadap perempuan”.

Disampaikan juga oleh Kabid Eksternal Wanita Perisai, Momba Donna Sari Lubis bahwa harus adanya Rule yang jelas terkait kasus yang menimpa Nuril. Negara harusnya lebih konsen pada Gender Mainstreaming sehingga tidak terjadi kerancuan dalam payung hukum. Dampak dari bias gender sudah banyak merugikan perempuan. Jika Negara tetap acuh pada persoalan yang sudah marak ini yaitu kekerasan seksual, maka akan terus ada Nuril lainnya yang menderita.

Sementara itu, Megawaty selaku Ketua umum Wanita Perisai menambahkan bahwa “Peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dirayakan sebagai ajang solidaritas organisasi yang menjunjung pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat mengawal dan menjaga semangat perjuangan para penggiat keadilan dan kesetaraan gender dimanapun berada. Diharapkan bahwa dengan adanya semangat dan solidaritas diantara para organisasi lintas perjuangan, dapat segera mendorong ruu penghapusan kekerasan seksual sehingga kasus kekerasan seksual dapat tertanggulangi dengan tepat”. (LN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *