Sekitar seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penumpas Bibit Koruptor (Gempas BK) mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Kedatangan mereka adalah untuk mendesak Bawaslu RI untuk segera mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Sumatera Selatan nomor urut 3 yakni Cik Ujang-Haryanto (Cahaya) karena kedapatan melakukan politik uang.

“Kami mendesak Bawaslu untuk segera mendiskualifikasi paslon yang terbukti melakukan money politic atau politik uang,” kata Koordinator Aksi Gempas BK, Farhan Hafrizal dalam orasinya.

Farhan mengatakan, dalam rapat pleno sebelum Pilkada digelar, Bawaslu dan KPU menegaskan akan mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) yang terbukti melakukan politik uang.

“Saya sangat menghargai statemen Bawaslu tersebut, tapi jangan hanya di media. Ketika ada bukti, kami ingin bukti ini ditindaklanjuti dengan mendiskualifikasi paslon tersebut. Pasangan nomor urut 3 Cik Ujang dan Haryanto atau Cahaya terbukti melakukan politik uang, kami punya bukti videonya,” ujarnya.
Perwakilan mahasiswa juga sempat diterima oleh bagian Pusat Pelaporan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI, Lesmana.

Saat diterima pihak Bawaslu, perwakilan Gempas BK, Agus Harta, sempat memutarkan video bukti politik uang yang dilakukan paslon nomor 3 Pilkada Lahat.

Dalam video tersebut, ada tiga orang ibu yang kedapatan menerima amplop berisi uang sebanyak 200 ribu. Ibu tersebut mengaku disuruh untuk memilih paslon nomor urut 3 di Pilkada Lahat, yakni Cik Ujang-Haryanto.

Menanggapi video tersebut, pihak Bawaslu berjanji akan menindaklanjuti laporan yang sudah diterima.

“Disana kan sudah dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, laporannya diproses, paling lama waktunya tujuh hari. Kita lakukan supervisi ke sana,” kata Lesmana.

Sebelumnya Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendesak Aparat kepolisian menangkap para pasangan calon yang mendapati tindak pidana politik uang karena perbuatan tersebut melawan hukum.

“Pasangan calon tindak pidana politik uang harus ditangkap karena merusak demokrasi dan melawan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang” Tegas bintang dalam pesan singkat whatsapp beberapa saat lalu

Pasal 187A UU Pilkada

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *